Premanisme di Denpasar: Penggembokan Paksa Ruko Menuai Kecaman

DENPASAR – Sebuah tindakan premanisme mencuat di kawasan Jalan Ahmad Yani Utara, Denpasar, setelah sebuah ruko yang menjadi tempat usaha Salon Damai digembok secara sepihak oleh seseorang yang diduga preman. 

Aksi ini memicu kemarahan publik dan sorotan tajam terhadap penegakan hukum di Bali.

Baca juga: Heru Widodo: Berbatasan Langsung dengan Negara Lain, Batam Perlu Pengamanan Ekstra

Salon Damai, yang disewa oleh Dewi Istieck selama 20 tahun hingga 2028, mendadak tidak bisa beroperasi selama tiga hari akibat penggembokan tersebut. 

Baca juga: Romo Syafi'i Tekankan Penegakan Hukum yang Berkaitan dengan Optimalisasi Penerimaan Negara

Dewi menegaskan bahwa tindakan ini sangat merugikan, baik secara finansial maupun psikologis.

"Saya sudah memenuhi semua kewajiban kontrak. Namun, tiba-tiba ruko ini digembok tanpa alasan jelas. Ini sangat merugikan, tidak manusiawi, dan intimidatif, " ujar Dewi dengan nada kesal.

Baca juga: Ahli Hukum Tata Negara: Sudah Profesional Polisi Hentikan Kasus Arteria Dahlan

Ia menambahkan, operasional bisnisnya terhenti total, menyebabkan kerugian besar dan karyawan tidak dapat bekerja.

Kecaman dari Warga dan Aparat

Baca juga: Hinca Pandjaitan Minta Pidana Perbuatan Cabul Oleh LGBT Diperjelas di Memori Penjelasan KUHP

Kepala lingkungan Banjar Hitta Buana, I Gede Agus Ariarta, mengecam keras tindakan ini dan menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan negara preman. 

Baca juga: Ichsan Yunus: RUU Provinsi untuk Perkuat Status Hukum Daerah

"Jika ada sengketa, selesaikan melalui pengadilan. Intimidasi seperti ini tidak bisa diterima, " tegasnya. 

Ia juga meminta pengawasan lebih ketat dari pecalang dan linmas agar insiden serupa tidak terulang.

Sementara itu, pemilik lahan, Made Darmada, juga menjadi korban intimidasi. 

"Saya tidak punya hubungan apa pun dengan pelaku, tetapi nama saya dicemarkan dan saya dituduh berhutang miliaran rupiah. Ini adalah penghinaan besar, " ungkapnya dengan penuh emosi.

Baca juga: Rifqinizamy Karsayuda Ingatkan Urusan Pertanahan yang Belum Selesai Kepada Menteri ATR Baru

Kuasa Hukum: "Premanisme Harus Diberantas!"

Ir. A.A. Ngurah Sutrisnawan SH, SE, yang akrab disapa Gung Kiss, selaku kuasa hukum Made Darmada, mengecam keras tindakan tersebut.

"Jika pelaku merasa punya hak, buktikan di pengadilan, bukan dengan tindakan barbar seperti ini. Kita hidup di negara hukum, bukan di negara barbar!" serunya.

Gung Kiss memastikan akan membawa kasus ini ke jalur hukum. Ia juga meminta perhatian Kapolda Bali untuk memastikan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal.

Baca juga: Ahmad Doli: Semua Peraturan Perundang-undangan Alas Hukumnya Harus UUD 1945

"Premanisme tidak boleh dibiarkan tumbuh di Bali. Ini harus menjadi pelajaran bagi semua pihak, " lanjutnya.

Aparat dan Warga Bersatu Menolak Premanisme

Babinkamtibmas Kelurahan Peguyangan, Putu Della Sarwowibowo, turut mendampingi proses pembukaan gembok. Ia menegaskan pentingnya penyelesaian sengketa melalui jalur hukum.

"Premanisme adalah ancaman serius. Jika ada permasalahan, harus diselesaikan sesuai hukum, bukan dengan cara intimidasi, " ujarnya.

Baca juga: Darori Wonodipuro Soroti Belum Adanya Penertiban Kebun Sawit Ilegal

Kasus ini menjadi pengingat bahwa premanisme masih menjadi ancaman bagi masyarakat. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, dan pelaku tindakan intimidasi seperti ini harus ditindak tegas. Hanya dengan itu, rasa keadilan masyarakat dapat terwujud. (Ray)